KABARTIMURNEWS.COM,AMBON – Pasca libur panjang Idul Fitri, DPRD Provinsi Maluku masih terlihat sepi. Padahal, gedung yang berada di kawasan Karang Panjang, Ambon itu dihuni oleh 45 anggota parlemen. Namun, yang eksis masuk kantor tidak lebih dari separuh jumlah anggota DPRD Maluku.
Sejak usai liburan pada 21 Juni lalu, hingga kemarin, anggota DPRD yang masuk kantor bisa dihitung dengan jari. “Anggota dewan yang masuk kantor hanya bisa dihitung dengan jari. Padahal jumlah seluruhnya ada 45 orang anggota,” kata salah satu pegawai di DPRD Maluku kepada Kabar Timur, Selasa (26/6).
Tidak hadirnya sejumlah anggota DPRD Maluku tanpa alasan yang jelas. “Saya tidak tahu. Yang saya tahu banyak anggota yang tidak masuk kantor saja,” ungkap salah seorang pegawai DPRD Maluku yang meminta namanya tidak dikorankan.
Menurutnya ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD Maluku mungkin saja karena sibuk mengurus perintah partai politik jelang hari pencoblosan Pilkada di Maluku. “Besok (hari ini) sudah pencoblosan Pilkada. Mungkin mereka sibuk dengan agenda itu,” ujarnya.
Akibat ketidakhadiran para legislator, masyarakat yang akan menyampaiakan aspirasi mereka tertunda. “Kemarin (Senin) puluhan karyawan PD Panca Karya datang untuk bertemu anggota DPRD Maluku menyampaikan persoalan mereka. Namun, mereka pulang karena tidak ada anggota dewan masuk kantor,” ungkap dia.
Untuk diketahui besarnya gaji tiap anggota DPRD Maluku mencapai Rp 30 juta per bulan. Belum juga ditambah dengan dana dalam bentuk paket proyek. Paket proyek yang diterima tiap anggota bisa mencapai Rp 1 miliar per tahun.
Namun apa yang diterima dinilai tidak sesuai dengan kinerja yang ditunjukan anggota dewan. Masih saja dewan mementingkan urusan pribadinya sehingga tanggung jawabnya ditinggalkan.
Pemuda Maluku, Rimbo Bugis berharap Badan Kehormatan (BK) DPRD Maluku tidak hanya diam. Diminta menindak tegas anggota dewan yang malas berkantor.
“BK DPRD Maluku harus berperan aktif. Kalau memang ada anggota dewan yang malas, silahkan tegur dan buat peringatan. Bagaimana agenda dewan bisa terselesaiakan tepat waktu jika anggota dewan malas berkantor,” harapnya. (MG3)
