Sekilas Info

Desak Direksi PD Panca Karya Diganti

KARYAWAN PANCA KARYA DEMO: Karyawan UD. Panca Karya yang merupakan BUMD milik Pemprov Maluku demo di kantor DPRD Provinsi Maluku dan kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (25/6) menuntut pembayaran hak-hak karyawan.

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Sekitar tiga puluhan kar­yawan Peru­sa­ha­an Daerah (PD) Pan­ca Karya, Senin ke­ma­­rin, mendatangi kan­­tor gu­­bernur dan DPRD Ma­­­­luku. Me­re­ka men­de­sak de­wan dan Pem­prov se­g­era me­la­­ku­kan per­gantian ter­hadap di­rek­si perusahaan dae­rah, karena dinilai ti­dak becus memimpin peru­saha­an ter­masuk belum membayar hak-hak karyawan.

Hanya saja, ke­data­n­gan puluhan kar­ya­wan di DPRD Maluku dan kan­tor gubernur, ti­dak di­respon para wakil rak­yat maupun pejabat di­l­ing­­kungan Pem­prov. Me­­reka awalnya men­da­tangi kantor

DPRD Ma­luku, sekitar pu­kul 11.00 Wit. Hanya saja, tak sa­tupun ang­gota ko­misi C DPRD Maluku, ber­temu mereka. Mereka hanya membentangkan sejumlah pamflet yang bertuliskan, Panca Karya segera bayar jasa produksi 2016 dan 2017, karyawan lapar, ganti direksi !!!!. 100% percayakan kepada Direkrimsus Polda Maluku usut dana Panca Karya. Sekitar se­tengah jam di halaman kantor

DPRD Maluku, mereka kemudian men­datangi kantor gubernur Ma­luku. Disana mereka mengalami hal yang sama. Tak satupun pejabat ter­kait menerima mereka. Usai mem­­bentangkan pamflet mereka me­ning­galkan kantor guberur.

Dua karyawan PD Panca Karya, Elfrida Hehanussa dan Jan­ce Kastanya mengemukakan, se­la­ma ini karyawan Muslim belum me­ne­rima Tunjangan hari raya (THR). ‘’Selain belum terima THR, kami juga belum mendapat uang ma­kan dari bulan Mei 2018,’’kata Hehanussa dan Kastanya kepada Kabar Timur, kemarin.

Tak hanya itu, mereka juga me­ngaku, uang jasa produksi sejak ta­hun 2016 hingga 2017 lalu, be­lum dibayarkan. Mereka juga me­nga­ku, selama ini tidak biaya operasional kapal.’’Dari enam buah kapal feri yang dikelola PD Panca Karya, hanya dua kapal yang beroperasi,’’beber mereka.

Mereka mencontohkan, KM Tanjung Koako yang dikelola PD Panca Karya, mesti naik docking me­dio Desember 2017 lalu, hingga saat ini masih berlabuh karena tidak ada biaya docking.’’ 4 kapal feri belum beroperasi. Dokumen be­lum diurus karena tidak ada ua­ng. Perusahaan memiliki banyak utang,’’tuding mereka.

Soal kedatangan mereka di kan­tor DPRD Maluku dan kan­tor gu­­bernur, merek mengaku, keda­tang­an mereka untuk mendesak de­wan dan gubernur segera mela­ku­­kan pergantian terhadap direksi PD Panca Karya.’’Selama ini me­re­ka tidak ada di kantor. Ini akibat ba­­las jasap politik. Kedepan kami ber­harap direksi yang ditunjuk me­mi­liki pengalaman dan profesional serta tidak ada unsur politik,’’harap mereka.

Terpisah, Wakil Gubernur Ma­luku, Zeth Sahuburua, ketika di­min­tai keterangan terkait per­ma­sa­­lahan PD Panca Karya, orang no­mor dua di Pemprov itu eng­gan ber­komentar. Dia kemudian me­nun­­juk Kabag Humas Pemprov Ma­­luku, Bobby Palapia, untuk me­­nyi­­kapi tuntutan karyawan PD Pan­ca Karya.’’Saat ini kita se­men­tara kosentrasi ke Pilkada un­tuk ciptakan Pilkada Maluku, ya­ng bersih demokratis dan damai. Se­telah selesai Pilkada, konsentrasi akan diarahkan ke Panca Karya. Nanti pak wagub yang langsung ta­ngani. Permasalahan seperti apa, nanti akan dipecahkan,”kata Palapia kepada wartawan, kemarin.

Sementara itu, gubernur Maluku, Said Assagaff, ketika dikonfirmasi awak media di kantor Gubernur Ma­luku, dia enggan berkomentar panj­ang lebar. Dia hanya mengaku. “Dua hari ini saya konsentrasi untuk Pilkada. Selesai Pilkada baru ditin­daklanjuti,”tandasnya. (KTM/RUZ)

Penulis:

Baca Juga