KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Brigjen Pol. Akhmad Wiyagus resmi menjabat Wakapolda Maluku. Kedatangan jenderal bintang satu ini membawa angin segar pemberantasan korupsi di Provinsi Maluku.

Jejak lulusan Akpol 1989 ini memberantas korupsi sepertinya tak perlu diragukan lagi. Sebelum kembali berkarier di institusi Polri, jenderal asal Tasikmalaya ini cukup lama bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Jabatan terakhir di lembaga antirasuah adalah Direktur Pengaduan Masyarakat.

Dengan senyuman, Akhmad Wiyagus menyambut perkenalan perdananya dengan wartawan usai dilantik sebagai Wakapolda Maluku oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Andap Budhi Revianto melantik Ahmad Wiyagus sebagai Wakapolda di Mapolda Maluku, Jumat (22/6).

Dia membagikan kisah perjalanan kariernya menumpas kejahatan kerah putih (korupsi) selama mengemban tugas di KPK dan Direktorat Tipikor Bareskrim Polri.

Ahmad Wiyagus merupakan gelombang pertama perwira Polri yang ditugaskan di KPK tahun 2005. “Awal KPK dibentuk kami gelombang pertama. Babat alas,” kata dia. Mengemban jabatan sebagai kepala satgas (Kasatgas) KPS selama empat tahun sederat kasus korupsi kelas kakap ditangani Ahmad Wiyagus.

Setelah bertugas di KPK, Ahmad Wiyagus kembali ke institusi yang membesarkannya. Dia dipromosikan sebagai Kapolres Sumedang. Dengan pengalamannya di KPK yang mampu mengungkap dan menuntaskan penyidikan kasus-kasus korupsi, Ahmad Wiyagus diemban tugas sebagai Kasubdid Tipikor Direktorat Tipikor Bareskrim Polri 2010-2013. Kariernya terus melesat hingga menjabat Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Sejumlah kasus korupsi besar dan menyedot perhatian masyarakat diselesaikan di bawah kepemimpinan Ahmad Wiyagus. Salah satunya terlibat dalam penangkapan Kabareskrim Komjen Susno Duadji tahun 2010, kasus APBD Perubahan DKI Jakarta, high speed diesel di PT PLN, seperti kasus cetak sawah, payment gateway yang melibatkan bekas Wamenkumham Deny Indrayana, korupsi lahan Pertamina, dan korupsi Stadion Gedebage Bandung.

Selama memimpin Direktorat Tipikor Bareskrim Polri, prestasi cemerlang ditunjukkan Ahmad Wiyagus. Kerugian negara dari sejumlah kasus korupsi yang ditangani senilai Rp 36 triliun berhasil dikembalikan ke negara.

Yang menarik, meski belum genap sehari menginjakkan kakinya di tanah Maluku, Ahmad Wiyagus mengaku telah mengantongi kasus-kasus terindikasi korupsi di Maluku. “Semoga kehadiran saya bisa membawa Maluku jadi lebih produktif. Dan sudah ada laporan indikasi korupsi di sini,” kata Ahmad Wiyagus sambil melempar senyum.

Penugasa dirinya di Maluku ibarat doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Sejak lama dia berencana berlibur ke Maluku. “Ipar saya itu orang Ambon, sekalian mau jalan-jalan juga ke Ambon,” kata dia.
Ahmad Wiyagus menggantikan Brijen Pol. Hasanuddin yang dimutasi sebagai analis kebijakan utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri.

Kapolda Maluku Irjen Pol Andap Budhi Revianto melantik Ahmad Wiyagus sebagai Wakapolda Maluku, kemarin. “Serah terima jabatan adalah hal yang biasa dan Wakapolda yang baru ini diharapkan semangat, kinerjanya untuk membangun bersama dan menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polda Maluku,” kata Kapolda.

Menurut Kapolda, yang harus diingat adalah beberapa saat lagi akan dilangsungkan pemungutan suara pilkada pasangan calon gubernur-Cawagub Maluku dan tahapan kampanyenya masih berlangsung sampai tanggal 23 Juni 2018 kemudian tanggal 24-26 Juni memasuki masa tenang.

“Selaku Kapolda dan penanggungjawab kebijakan operasi Mantap Praja Siwalima 2018 dalam rangka pengamanan pilkada, kami berharap kerja sama dan sinergitas maupun soliditas secara positif untuk sama-sama menjaga Maluku yang kita cintai ini,” ujar Kapolda.

Polda telah melakukan berbagai upaya mendinginkan situasi melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk rencana melaksanakan kegiatan takbir akbar sekaligus doa bersama di Masjid Raya Al Fatah pada tanggal 25 Jui 2018 yang dihadiri Ustadza Mama Dedeh.

Selanjutnya untuk pengerahan personel pengamanan tempat-tempat pemungutan suara, Polda sudah menggelar apel persiapan dan memberikan pembekalan.

“Tetapi sekali lagi tanpa dukungan dan kerjasama yang baik TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk intansi terkait dan segenap lapisan masyarakat maka semuanya tidak akan berjalan maksimal,” tandas Kapolda.

Jadi kebersamaan dan sinergitas, serta menjalin soliditas maka Maluku tetap berada dalam situasi yang aman dan kondusif. “Perlu saya sampaikan juga bahwa dalam pelaksanaan pilkada, Polri tidak mempunyai hak politik, artinya berbicara tentang netralitas dan bila ada dugaan pelanggaran maka bisa dikonfirmasi langsung ke Bawaslu,” tegas Kapolda. (AN/KT)